Jelang Pemilu Serentak, Relawan Pro Jokowi Terbelah

by

SERANG – Kurang lebih 7 bulan lagi pelaksanaan pemilu serentak pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden yang akan digelar 14 Februari 2024, rupanya eskalasi politik nasional maupun lokal terus memanas. Salah satunya dengan terbelahnya kepengurusan relawan Pro Jokowi se-Provinsi Banten.

Informasi yang dihimpun liputancilegon.com pada Sabtu, 29 Juli 2023 telah dilakukan konferensi daerah (konferda) yang dilakukan di Hotel Ratu Ultimate Horison, Kota Serang. Hasilnya, sejumlah pengurus Pro Jokowi (Projo) se-Provinsi Banten berganti nama.

Lantaran hal itu, para pengurus Projo yang lama melakukan protes dan menolak hasil konferda tersebut dengan menggelar konsolidasi yang dilaksanakan di Tangerang.

Ketua Projo DPC Kota Nasrullah menolak keras hasil konferda yang telah dilaksanakan tersebut. Ini dikarenakan para pengurus Projo yang lama berdasarkan Surat Keputusan (SK) itu masih sah dan resmi sampai dengan tahun 2025.

“Dengan demikian hasil konferda ini tidak sah” katanya melalui rilis yang sampai kepada liputancilegon.com.

Nasrullah menuturkan, pergantian pengurus DPC Projo se-Provinsi Banten itu tidak sesuai dengan mekanisme organisasi.

“Saya ini SK nya sampai dengan tahun 2025. Tapi tetap saja diganti oleh Freddy Tambunan yang merupakan pengurus PKK DPP. Sementara peserta Konferda yang hadir adalah bukan pengurus sah,” tuturnya.

Nasrullah menolak dengan keras semua hasil Konferda Projo Banten yang dihadiri DPC-DPC bentukan DPP dan Zulhamedy tersebut menyalahi aturan.

“Saya adalah Ketua DPC Kota Serang yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPC Kota Serang yang berlaku sampai dengan tahun 2025. Dan tindakan tersebut tidak menjalankan mekanisme organisasi,” tegas Nasrullah.

Nasrullah mengingatkan, Freddy Tambunan tidak sama sekali mengikuti aturan organisasi. Selain itu, dirinya mengingatkan jajaran pengurus sudah berjuang membesarkan Projo dengan kucuran keringat hingga mengeluarkan materi dari kantong pribadi.

“Jadi saya dengan tegas menolak dan tidak terima dengan perlakuan pengurus baru yang sama sekali tidak pernah berkontribusi menjadi pengurus DPC. Dan Konferda yang dilaksanakan 29 Juli 2023 tidak sah alias ilegal,” tandasnya. (rul/red)

Leave a Reply

No More Posts Available.

No more pages to load.